Stefanus Liow Sebut MPR Rumah Kebangsaan, Usul Kewenangan DPD dan DPR Dibagi Per Kamar

Manado, ElrolumNews — Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar Sarasehan Kebangsaan di Manado, Senin, 9 November 2026. Kegiatan bertema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” itu menghadirkan Anggota DPD RI/MPR RI Dapil Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N. Liow, sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Liow menjelaskan bahwa MPR RI tidak hanya berperan sebagai lembaga yang melantik Presiden dan Wakil Presiden. Lebih dari itu, MPR adalah rumah kebangsaan tempat seluruh aspirasi dan perbedaan disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“MPR adalah Rumah Kebangsaan. Di sinilah kita menjaga konstitusi, menjaga Pancasila, dan menjaga kedaulatan rakyat. Masyarakat harus paham peran dan fungsi MPR agar tidak ada jarak antara lembaga negara dengan rakyat,” ujar Liow.

- Advertisement -

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Sulawesi Utara.

Pada sesi dialogis, Liow menyinggung sistem ketatanegaraan Indonesia yang unik dengan tiga kamar, di mana MPR terdiri dari DPD dan DPR. Ia mengusulkan agar kewenangan DPD dan DPR dibuat setara, namun dibagi per kamar.

- Advertisement -

Salah satu contoh yang ia angkat adalah penentuan pejabat vertikal di daerah, seperti Kapolda, Kajati, Sekprov, dan Rektor. Menurutnya, kewenangan itu seharusnya melalui DPD karena DPD paling menguasai kearifan lokal.

“Masih syukur kalau anggota DPR merumuskan kebijakan mendengar ketua partainya yang punya visi nasionalis. Tapi banyak juga ketua partai mendengar siapa yang memodali partai politik,” katanya.

Liow menilai DPD memiliki posisi yang berbeda karena bertanggung jawab langsung kepada pemilik suara, tanpa lapisan perantara.

“Kalau DPD itu mereka bertanggung jawab langsung kepada pemilik suara, tidak ada lapisan-lapisan. Mereka itu tumbuh dari kekuatan rakyat bukan tumbuh dari kekuatan partai politik,” tegasnya.

Liow juga mengingatkan soal praktik partai politik yang bisa men-skenario hasil pemilu. Ia menyampaikan harapan agar hal semacam itu tidak terjadi, namun tetap menyinggungnya sebagai catatan kritis.

“Mudah-mudahan partai politik, tapi jangan-jangan ada partai politik itu sendiri model-model begitu kadang-kadang ya. Sudah terpilih tapi bukan dia yang dilantik. Itu sama dengan mengkhianati kedaulatan rakyat,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penutup yang tajam dalam sesi dialog, menyoroti relasi antara kedaulatan rakyat dan mekanisme internal partai politik yang menurutnya perlu terus diawasi.

(er)

Share:

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iklan

Terkait
Gubernur Sulut tetapkan UMP 2027 Rp4,32 juta, naik 8,02 persen

Gubernur Sulut Tetapkan UMP 2027 Rp4,32 Juta, Naik 8,02...

Manado, Elrolum — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027....
Groundbreaking hotel bintang lima di Minut, investasi China Rp1,5 triliun

Groundbreaking Hotel Bintang Lima di Minut, Investasi China Rp1,5...

Minahasa Utara, ElrolumNews — Kabupaten Minahasa Utara mencatat tonggak baru dalam sejarah investasinya. Awal pekan ini, Bupati...
Pertamina janji kelangkaan BBM Bali tidak terulang, antrean Denpasar dan Badung normal

Pertamina Janji Kelangkaan BBM Bali Tidak Terulang, Antrean di...

Denpasar, ElrolumNews — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan komitmen bahwa kelangkaan bahan bakar...
Advertisement

Lainnya

Popular