Gubernur Sulut Tetapkan UMP 2027 Rp4,32 Juta, Naik 8,02 Persen

Manado, Elrolum — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Keputusan itu diumumkan di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, pada Jumat, 20 November 2026, sehari sebelum tenggat pengumuman UMP secara nasional.

UMP Sulut 2027 ditetapkan sebesar Rp4.323.465. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp320.835 atau 8,02 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat Rp4.002.630. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulut Nomor 297 Tahun 2026, dengan nilai alfa sebesar 0,74.

“Terjadi kenaikan sebesar Rp320.835 dari UMP 2026 yang sebesar Rp4.002.630,” kata Yulius saat mengumumkan penetapan tersebut.

- Advertisement -

Gubernur menjelaskan bahwa UMP ini berlaku bagi pekerja dan buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027. Penetapan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 137 ayat (2) yang mewajibkan gubernur menetapkan UMP paling lambat 21 November.

Yulius menegaskan bahwa keputusan ini tidak diambil secara sepihak. Pembahasan melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Menurutnya, proses tersebut berlangsung alot karena masing-masing pihak memperjuangkan aspirasinya.

- Advertisement -

“Ini tidak serta-merta langsung lahir angka-angka tadi yang sudah menjadi ketetapan kita. Ini perlu perjuangan panjang juga dari Dewan Pengupahan Provinsi,” ujar Yulius, Sabtu, 21 November 2026.

Gubernur menyatakan bahwa pemerintah berperan sebagai penengah dalam proses tripartit tersebut. Hasil akhirnya, kata dia, tidak menimbulkan keberatan dari kedua belah pihak.

“Pembahasannya cukup panjang, lumayan alot mempertahankan harapan masing-masing antara pengusaha dengan serikat. Kami pemerintah sebagai tripartit berada di tengah-tengah. Hasilnya, kedua belah pihak tidak ada yang keberatan,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Sulut, Noldy Salindeho, menggambarkan perumusan UMP seperti mengatur posisi bandul timbangan agar tepat di tengah. Menurutnya, kenaikan upah harus tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha agar tidak memicu gelombang pemutusan hubungan kerja.

“Bagaimana iklim investasi tetap jalan, tapi bagaimana kita punya tenaga kerja di Sulawesi Utara juga tetap merasa ada peningkatan kesejahteraan,” ujar Noldy.

Asosiasi pengusaha di Sulawesi Utara menyatakan dukungan terhadap keputusan Gubernur, meskipun sebelumnya mereka mengusulkan kenaikan yang lebih rendah.

Ketua DPD Aprindo Sulut, Robert Najoan, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Apindo, GIPI, dan PHRI semula mengusulkan kenaikan 5,5 persen dengan dasar Kebutuhan Hidup Layak. Namun setelah diskusi panjang dengan Gubernur, mereka menyepakati angka 8 persen dengan berbagai pertimbangan.

“Meskipun berat dengan tekanan ekonomi saat ini, kondisi investasi dan daya beli yang menurun, Aprindo mendukung keputusan dimaksud,” kata Robert.

Ia berharap kenaikan UMP ini diiringi dengan peningkatan produktivitas pekerja agar dunia usaha tetap bertahan dan beroperasi secara optimal.

Dari sisi pekerja, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulut menyambut baik penetapan tersebut. Koordinator Wilayah KSBSI Sulut, Jack Andalangi, menilai keputusan Gubernur sudah sesuai dengan analisis kondisi ekonomi daerah.

“Dari kami menyambut baik apa yang diputuskan oleh gubernur karena kami berpikir ini adalah keputusan dari beliau sesuai dengan analisa kondisi ekonomi yang ada di Sulut,” ujar Jack.

Menurutnya, kenaikan UMP akan berdampak positif pada daya beli pekerja. Ketika daya beli meningkat, sektor ritel dan UMKM juga diyakini ikut terdorong.

Meski demikian, KSBSI memberikan catatan agar para pengusaha langsung menyesuaikan upah sesuai ketentuan pada awal Januari 2027. UMP, kata Jack, adalah jaring pengaman yang harus dipatuhi bersama.

“Kami berharap ketika upah minimum ini sudah diumumkan, kami berharap para korporasi pengusaha ini harus langsung menyesuaikan di awal Januari nanti,” tegasnya.

Sumber: Bisnis.com, ANTARA, Kompas.com, Tribunmanado.co.id

 

Share:

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iklan

Terkait
Stefanus Liow sebut MPR rumah kebangsaan, usul kewenangan DPD dan DPR dibagi per kamar

Stefanus Liow Sebut MPR Rumah Kebangsaan, Usul Kewenangan DPD...

Manado, ElrolumNews — Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar Sarasehan Kebangsaan di Manado, Senin, 9 November 2026....
Groundbreaking hotel bintang lima di Minut, investasi China Rp1,5 triliun

Groundbreaking Hotel Bintang Lima di Minut, Investasi China Rp1,5...

Minahasa Utara, ElrolumNews — Kabupaten Minahasa Utara mencatat tonggak baru dalam sejarah investasinya. Awal pekan ini, Bupati...
Pertamina janji kelangkaan BBM Bali tidak terulang, antrean Denpasar dan Badung normal

Pertamina Janji Kelangkaan BBM Bali Tidak Terulang, Antrean di...

Denpasar, ElrolumNews — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan komitmen bahwa kelangkaan bahan bakar...
Advertisement

Lainnya

Popular