Chisinau, ElrolumNews — Parlemen Moldova resmi menyetujui pemberlakuan keadaan darurat nasional di sektor energi dan hidrologi selama 60 hari, mulai 26 September 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui sidang maraton selama lima jam dengan 54 suara mendukung, 20 menolak, dan 22 abstain.
Perdana Menteri Moldova, Vasile Tofan, dalam presentasinya di parlemen menyatakan bahwa keadaan darurat diperlukan untuk memberikan kewenangan hukum kepada pemerintah dalam merespons krisis yang tumpang tindih.
“Kami tidak mengatakan bahwa besok kita akan kehabisan gas, diesel, listrik, atau air. Sebaliknya, selama dua bulan terakhir kami berhasil menstabilkan situasi yang lebih sulit. Masalahnya adalah kita memasuki musim dingin dengan risiko-risiko besar yang tumpang tindih pada saat yang bersamaan. Kita praktis menghadapi badai sempurna,” ujar Tofan dalam sidang parlemen.
Tofan merinci tiga risiko utama yang mendorong pemberlakuan keadaan darurat:
1. Pasokan Gas dan Kenaikan Harga
Krisis di Selat Hormuz selama lebih dari setengah tahun telah mengganggu salah satu jalur ekspor hidrokarbon terpenting di dunia. Serangan terhadap fasilitas Ras Laffan di Qatar telah melumpuhkan sekitar 17 persen kapasitas ekspor gas alam cair dunia.
Akibatnya, harga gas Eropa mencapai sekitar 84 euro per megawatt-jam pada paruh pertama September 2026, atau 50 persen di atas benchmark yang digunakan untuk menghitung tarif saat ini. Moldova memang telah mengontrak lebih dari 90 persen kebutuhan gas musim dingin, namun sebagian besar terindeks ke harga pasar TTF, sehingga harga final belum terkunci.
2. Krisis Bahan Bakar Diesel
Kilang dan fasilitas produksi di Timur Tengah dan Rusia mengalami kerusakan. Ekspor diesel dari Timur Tengah turun tajam, sementara harga internasional mencapai rekor. Harga diesel telah melewati 1.650 dolar AS di cekungan Mediterania.
Pada Agustus 2026, stok diesel Moldova sempat turun di bawah empat hari pasokan, dan 109 stasiun pengisian bahan bakar melaporkan kekurangan diesel. Setelah intervensi pemerintah, stok kini berada di sekitar 10 hari dan jumlah stasiun bermasalah turun menjadi 8.
3. Kekeringan dan Krisis Air
Kekeringan tidak lagi hanya masalah pertanian, tetapi telah menjadi masalah pasokan air dan keamanan energi. Di Sungai Dniester, aliran air hanya sekitar 22 meter kubik per detik yang masuk ke reservoir Novodnestrovsk, sementara Moldova membutuhkan aliran minimal 60 meter kubik per detik.
Selama periode keadaan darurat, Komisi Nasional Manajemen Krisis akan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait pengadaan, pembentukan stok, dan distribusi sumber daya energi. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:
Pembatasan sementara ekspor dari penyimpanan strategis
Prioritas aliran impor dan prosedur bea cukai untuk bahan bakar
Regulasi sementara mekanisme batas harga dan margin logistik
Penyesuaian sementara cukai dan pajak untuk menjaga tarif terjangkau
Program pengurangan konsumsi listrik non-esensial di sektor publik dan industri selama jam sibuk
Mobilisasi cadangan negara dan pengadaan langsung peralatan darurat
Untuk sektor hidrologi, komisi dapat memerintahkan langkah-langkah sementara untuk memprioritaskan penggunaan sumber daya air, serta mobilisasi peralatan pompa dan sumber energi otonom.
Tofan menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperluas jumlah keluarga yang memenuhi syarat untuk kompensasi energi dibandingkan perkiraan awal. Sekitar setengah penduduk Moldova menggunakan gas untuk pemanas.
“Saya lebih memilih datang ke parlemen hari ini untuk menjelaskan risiko secara transparan dan bersiap, daripada mencapai Januari dalam situasi di mana kita membutuhkan instrumen ini tetapi tidak tersedia,” tegas Tofan.
Ia juga menegaskan bahwa keadaan darurat bukanlah “cek kosong” dan pemerintah akan menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang diambil setelah periode 60 hari berakhir.
Moldova, negara berpenduduk 2,4 juta jiwa dan kandidat anggota Uni Eropa, telah secara signifikan mengurangi ketergantungannya pada sumber energi Rusia sejak invasi Ukraina pada 2022 dan kini mengandalkan impor dari negara-negara Uni Eropa.
Keadaan siaga di sektor energi dan hidrologi yang diberlakukan sebelumnya akan berakhir pada 25 September 2026.
(fvs)
