Warsawa, ElrolumNews — Polandia dilanda krisis konstitusional yang memuncak pada Jumat malam, 30 Oktober 2026, ketika konflik mengenai kendali Mahkamah Konstitusi berubah menjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian di luar gedung pengadilan di Warsawa.
Presiden Karol Nawrocki, yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Senegal untuk kunjungan resmi, memerintahkan pesawatnya berputar balik di atas wilayah Spanyol dan kembali ke Polandia. Ia mendarat di Warsawa sebelum pukul 22.00 waktu setempat.
“Dalam situasi seperti ini, presiden harus berada di Polandia. Saya menghentikan penerbangan ke Senegal. Saya kembali,” tulis Nawrocki melalui platform media sosial X.
Kerumunan pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Mahkamah Konstitusi sejak Jumat petang. Sebagian dari mereka berusaha menerobos pagar dan memasuki area pengadilan. Polisi yang berjaga di lokasi menghentikan upaya tersebut dan mengamankan tiga orang yang berhasil masuk ke area gedung.
Menurut laporan kepolisian, benda-benda dilemparkan ke arah petugas saat bentrokan berlangsung. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka, meskipun jumlah pastinya belum diumumkan secara resmi.
Di antara pengunjuk rasa terlihat sejumlah politisi senior Partai Hukum dan Keadilan (PiS), termasuk pemimpin partai Jaroslaw Kaczynski dan mantan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki. Ketua serikat pekerja Solidaritas, Piotr Duda, menyerukan anggotanya berkumpul di luar gedung pengadilan dan menyampaikan pernyataan keras yang ditujukan kepada Perdana Menteri Donald Tusk dan sejumlah menteri.
Krisis ini berakar pada sengketa panjang mengenai legitimasi kepemimpinan Mahkamah Konstitusi. Pada Jumat petang, hakim Anna Korwin-Piotrowska, yang mengklaim sebagai hakim dengan masa jabatan terlama, mengumumkan penangguhan sementara Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski dan Wakil Ketua Bartlomiej Sochanski selama satu bulan.
Pengumuman tersebut dipublikasikan melalui situs resmi pengadilan. Namun, akun resmi Mahkamah Konstitusi di platform X, yang dikuasai kepemimpinan sebelumnya, menolak keputusan itu dan menyatakan situs lembaga telah diambil alih secara ilegal. Mereka menuduh tindakan tersebut sebagai “kudeta”.
Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek sebelumnya mengajukan lima permintaan pencabutan imunitas terhadap pimpinan Mahkamah Konstitusi, empat di antaranya untuk Swieczkowski dan satu untuk Sochanski.
Kementerian Kehakiman dan pemerintah pimpinan Perdana Menteri Donald Tusk berargumen bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memulihkan supremasi hukum setelah delapan tahun pemerintahan PiS. Sementara kubu oposisi menilai tindakan itu sebagai serangan terhadap independensi lembaga konstitusional.
Setelah tiba di Warsawa, Nawrocki bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Zbigniew Kapinski sebelum menuju gedung Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 01.00 dini hari. Di dalam gedung, ia berhadapan langsung dengan Korwin-Piotrowska dan sejumlah hakim yang statusnya tidak diakuinya.
Dalam rekaman video yang beredar, Nawrocki terlihat bersitegang dengan para hakim tersebut. Ia kemudian mengeluarkan pernyataan resmi yang menuduh telah terjadi pelanggaran terhadap tatanan konstitusional Republik Polandia dan pengambilalihan paksa terhadap lembaga negara.
“Malam ini, telah terjadi pelanggaran terhadap tatanan konstitusional Republik Polandia dan pengambilalihan secara paksa terhadap lembaga negara yang diatur konstitusi,” kata Nawrocki.
Ia juga menggelar konsultasi darurat dengan perwakilan kekuatan politik di parlemen pada Sabtu, 31 Oktober 2026, untuk menstabilkan situasi politik dan memulihkan tatanan konstitusional. Nawrocki memperingatkan bahwa konfrontasi tersebut mengancam keamanan dalam negeri Polandia.
