Kalimantan Timur, ELrolumNews — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur terus menjadi ancaman serius. Hingga Agustus 2026, Kabupaten Berau mencatat 208 titik kebakaran dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 435 hektare .
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Masyhadi Muhdi, mengakui bahwa sebagian besar kebakaran terjadi di lahan terbuka milik masyarakat maupun kawasan yang bukan milik perorangan . Meskipun fokus utama petugas saat ini adalah penanganan dan pemadaman, Masyhadi mengungkapkan adanya indikasi bahwa sebagian kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia .
“Iya, ada indikasi,” katanya ketika ditanya apakah kebakaran sangat mungkin disebabkan pembakaran, Kamis (27/8/2026) .
Masyhadi menjelaskan bahwa lahan yang terbakar didominasi area terbuka, namun terdapat pula beberapa titik di kawasan gambut atau semi-gambut. Pada lahan gambut, api dapat merambat di bawah permukaan sehingga meski terlihat sudah padam, api dapat kembali muncul.
Di Kabupaten Paser, kabut asap pekat mulai menyelimuti sejumlah kecamatan, termasuk Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot . Analis Kebencanaan Ahli Pramata BPBD Paser, Marwansyah, melaporkan bahwa jarak pandang menurun drastis hingga 50-70 meter .
Berdasarkan data sementara BPBD Kaltim, hingga Agustus 2026 telah terjadi 135 kasus karhutla di Paser dengan luas lahan terbakar lebih dari 333 hektare . Angka ini diperkirakan akan terus meningkat karena kebakaran masih terjadi hampir setiap hari. Pemerintah Kabupaten Paser berencana menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana karhutla untuk mempercepat penanganan .
Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan guna menghindari paparan kabut asap.
Di tengah meluasnya karhutla, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai penetapan status bencana nasional untuk karhutla Kalimantan belum diperlukan. Menurutnya, pemerintah telah melakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi karhutla .
“Saat ini kan sudah dilakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan,” ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Meski demikian, Puan menekankan perlunya perhatian pada dampak pasca-kebakaran, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, dan rehabilitasi kawasan yang terdampak.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan karhutla di Pulau Kalimantan sebagai bencana nasional. Ia menyebut kondisi Kalimantan sudah seperti “setengah neraka” karena karhutla yang semakin parah . Daniel menilai penetapan status bencana nasional akan mempercepat mobilisasi seluruh sumber daya pusat, anggaran, personel, dan operasi pemadaman secara terkoordinasi lintas kementerian.
Ia juga menyoroti dampak kesehatan yang semakin parah, dengan lebih dari 3 juta warga terdampak dan kualitas udara di Palangka Raya mencapai AQI 487 yang masuk kategori berbahaya .
Di tingkat internasional, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) memperingatkan kondisi kabut asap di wilayah ASEAN bagian selatan dapat memburuk . Kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat telah tercatat di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan di Indonesia, serta Sarawak di Malaysia. Dampaknya telah terlihat di Malaysia dengan 17 wilayah mencatat kualitas udara tidak sehat.
(*/fvs)
