Sofifi, ELrolumNews — Pemerintah Provinsi Maluku Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026 . Gubernur Sherly Tjoanda secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla untuk memperkuat respons daerah terhadap kondisi cuaca kering yang melanda sejumlah wilayah .
Satgas tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir . Pembentukan satgas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi risiko kebakaran, kekeringan, dan krisis air bersih yang dapat terjadi akibat musim kemarau dan fenomena El Nino .
Gubernur Sherly Tjoanda telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 800.1.3.3/4924/G pada 27 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat Menteri Kehutanan . Dalam surat tersebut, ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara untuk memperkuat koordinasi lintas sektor .
Koordinasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI dan Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, hingga jajaran pemerintah kecamatan dan desa .
“Sinergi melibatkan TNI/Polri, BPBD, Pemadam Kebakaran, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, hingga jajaran pemerintah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,” kata Sherly dalam surat imbauannya .
Pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan, maupun pembukaan permukiman . Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah yang berpotensi memicu kebakaran .
Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menekankan bahwa imbauan pencegahan Karhutla disampaikan secara berjenjang hingga tingkat desa, dan sejumlah desa telah membentuk satuan tugas serupa .
“Ini adalah upaya-upaya antisipasi yang kita lakukan. Kita harus bekerja secara bersama-sama untuk bisa mengantisipasi,” kata Samsuddin .
Selain pencegahan, Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan sumber daya untuk menghadapi kemungkinan kebakaran. Pemerintah akan memanfaatkan peralatan milik instansi pemerintah maupun perusahaan, termasuk alat berat dan pompa air, untuk mendukung penanganan di lapangan .
Pemprov Maluku Utara juga telah mendorong armada pemadam kebakaran ke wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Barat untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah yang menghadapi potensi kebakaran .
(*/fvs)
