New York, ElrolumNews — Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland resmi menandatangani perjanjian keamanan bersejarah di sela-sela Sidang Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (22/9/2026). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen.
Kesepakatan ini menjadi puncak dari negosiasi alot selama berbulan-bulan setelah Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengakuisisi Greenland, bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer terhadap sekutu NATO tersebut. Ancaman itu sempat memicu krisis diplomasi yang mengguncang aliansi Barat.
Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani, Amerika Serikat diizinkan untuk memodernisasi dan memperluas aktivitasnya di Pangkalan Antariksa Pituffik yang telah lama dioperasikan di barat laut Greenland. Selain itu, AS juga diizinkan membangun dua area pertahanan tambahan di Narsarsuaq dan Mestersvig.
Perjanjian juga memberikan hak bagi pesawat AS untuk terbang di atas dan mendarat di seluruh wilayah Greenland, termasuk perairan teritorialnya. Kapal publik AS juga diizinkan memiliki akses bawah laut dan bergerak di dalam perairan teritorial tanpa pembatasan, kecuali yang disepakati bersama oleh para pihak.
Salah satu poin krusial dalam perjanjian adalah larangan bagi negara-negara non-NATO untuk membangun instalasi militer berawak maupun tak berawak di Greenland, atau mempertahankan kehadiran militer secara permanen di wilayah tersebut, kecuali disetujui oleh para pihak.
Perjanjian juga membatasi negara atau investor dari negara-negara yang bukan anggota NATO, mitra NATO, atau anggota Uni Eropa untuk memiliki kendali, pengaruh signifikan, atau akses terhadap informasi non-publik yang dapat mengancam keamanan nasional atau ketertiban umum di sektor atau aktivitas sensitif di Greenland.
Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB sebelum upacara penandatanganan, Trump menyatakan bahwa kesepakatan tersebut memberikan AS “kendali permanen atas keamanan dan semua kebutuhan lainnya” di Greenland.
“Kami akan memiliki kemampuan penuh untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mempertahankan benua Amerika, dan juga Eropa serta tempat-tempat lain,” ujar Trump.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada musuh AS yang akan diizinkan membangun kehadiran militer atau melakukan investasi sensitif di Greenland tanpa persetujuan tertulis dari Washington.
Trump juga mengumumkan rencana untuk memperluas kehadiran militer AS di Greenland. “Kami akan segera memulai proses pengembangan kehadiran militer yang besar di lokasi yang tepat. Kami akan membangun dua pangkalan militer yang sangat besar,” tegasnya.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa perjanjian tersebut tetap mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Kerajaan Denmark, serta hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib sendiri.
“Kami berdiri di belakang perjanjian yang telah kami buat. Perjanjian ini dengan jelas menyatakan bahwa para pihak menegaskan kembali kedaulatan dan integritas teritorial Kerajaan Denmark dan mengakui bahwa rakyat Greenland merupakan bangsa di bawah hukum internasional dengan hak untuk menentukan nasib sendiri,” ujar Frederiksen dalam konferensi pers bersama setelah penandatanganan.
Ia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut memperkuat keamanan bersama di Arktik dan Atlantik Utara, sehingga juga baik bagi NATO dan Eropa. Frederiksen juga menyebut perjanjian ini sebagai tonggak sejarah dalam hubungan Denmark dengan AS.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyatakan bahwa Greenland telah mempertahankan prinsip-prinsipnya dan garis merahnya dihormati dalam negosiasi.
“Kami telah memiliki kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat selama ini, tetapi jelas kami perlu membangun kembali kepercayaan di antara orang-orang di rumah, dan itu akan memakan waktu,” ujar Nielsen.
Pejabat urusan luar negeri Greenland, Mute B. Egede, menyebut perjanjian tersebut sebagai pencapaian bersejarah. Ia menegaskan bahwa Greenland harus dikonsultasikan tentang persyaratannya sebelum pangkalan militer baru didirikan.
Kesepakatan ini mendapat dukungan dari para pemimpin Uni Eropa dan NATO. Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyebutnya sebagai “langkah positif untuk kerja sama transatlantik dan keamanan Arktik,” yang didasarkan pada “penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib sendiri.”
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan bahwa keamanan yang lebih kuat di Arktik dan Atlantik Utara sangat penting bagi Eropa dan Amerika Utara. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengatakan kesepakatan itu memperkuat kemitraan NATO dan keamanan di wilayah Utara.
Perjanjian ini akan berlaku setelah Kerajaan Denmark bersama Greenland menyelesaikan prosedur parlemen yang diperlukan dan menyampaikan nota diplomatik yang memberitahukan Amerika Serikat. Perjanjian ini juga tetap berlaku bahkan jika Greenland menjadi negara independen di masa depan.
(fvs)
