Paris, ElrolumNews — Pemimpin enam negara Eropa, yakni Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, dan Inggris, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras keputusan pemerintah Israel untuk menerbitkan tender pembangunan proyek pemukiman E1 di Tepi Barat pada Kamis (20/8/2026).
Dalam pernyataan yang dirilis oleh Istana Elysee, Paris, para pemimpin Eropa itu menggambarkan langkah Israel sebagai hal yang “tidak dapat diterima” dan memperingatkan bahwa proyek E1 akan membelah Tepi Barat, merusak kontinuitas teritorial Wilayah Palestina, serta melemahkan prospek solusi dua negara.
Israel pada Selasa (18/8/2026) melanjutkan rencana proyek pemukiman E1 yang kontroversial di Tepi Barat dengan menerbitkan tender untuk 1.234 unit hunian secara daring oleh Kementerian Konstruksi dan Perumahan Israel . Tender ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk 3.401 unit hunian di kawasan E1, sebuah wilayah di sebelah timur Yerusalem.
Proyek E1 sendiri merupakan wilayah seluas 12 kilometer persegi di pinggiran Yerusalem yang telah menjadi rencana lama namun belum pernah dilaksanakan secara formal . Pengembangan kawasan ini akan menggusur komunitas Badui setempat dan menggantinya dengan ribuan unit rumah serta jalan baru.
Para pemimpin Eropa menegaskan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal berdasarkan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB . Mereka menyoroti bahwa keputusan Israel diambil di tengah situasi yang sangat tidak stabil, ditandai dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga sipil dan pembatasan berat terhadap perekonomian Palestina.
Pernyataan bersama itu juga memperingatkan perusahaan-perusahaan internasional agar tidak berpartisipasi dalam tender konstruksi proyek E1 . Mereka menyebutkan kemungkinan konsekuensi hukum dan reputasi, termasuk risiko terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng berdasarkan solusi dua negara. Kami akan terus bertindak demi mewujudkannya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Menlu Israel Gideon Saar merespons kecaman tersebut melalui media sosial X, dengan menyatakan bahwa ia menolak mentah-mentah pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband dan “nada merendahkan” dari kata-katanya.
“Bangsa Yahudi memiliki hak untuk tinggal di seluruh Tanah Israel, sama seperti bangsa Inggris memiliki hak untuk tinggal di London dan di seluruh Inggris,” tulis Saar di X.
Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, sebelumnya mengatakan bahwa pengembangan E1 akan “mengubur” gagasan negara Palestina . Pengembangan kawasan ini secara efektif akan membelah Tepi Barat menjadi dua bagian dan membuat pembentukan negara Palestina yang layak menjadi tidak mungkin.
(*/fvs)
