Jakarta, ElrolumNews — Ribuan massa mulai memadati kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026) pagi. Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya ini membawa dua tuntutan utama: mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan menuntut penerapan hukuman mati bagi para koruptor.
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menegaskan bahwa aksi ini murni merupakan gerakan swadaya masyarakat dari daerah dan tidak memiliki agenda politik tertentu. “Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik,” tegas Botok di lokasi aksi, Kamis (27/8/2026).
Koordinator Hukum AMPB, Nimerodi Gulo, menjelaskan alasan di balik dua tuntutan yang dibawa dalam aksi ini .
1. RUU Perampasan Aset
Masyarakat, kata Gulo, memiliki kekhawatiran bahwa produk hukum yang disahkan sering kali diselipi pasal-pasal yang menguntungkan para pihak tertentu. AMPB ingin mengawal RUU Perampasan Aset agar benar-benar melalui kajian mendalam dengan melibatkan para ahli dan masyarakat. “Agar benar-benar ini terhindar dari mafia pasal-pasal yang sudah terbiasa terjadi,” ujarnya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV .
2. Hukuman Mati bagi Koruptor
Tuntutan ini berangkat dari kegelisahan masyarakat terhadap praktik korupsi yang sudah merajalela, bahkan hingga ke desa-desa. Gulo menyoroti penegak hukum yang dinilai kurang maksimal dalam menindak pelaku korupsi. “Paling-paling hanya dicopot dari jabatannya, tidak ditindak secara tegas dengan hukuman yang menimbulkan efek jera,” katanya .
AMPB mendorong revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar ancaman hukuman mati dipertegas. Menurut Gulo, tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, tetapi pasal-pasal yang mengaturnya justru belum mencerminkan status tersebut.
Aksi AMPB di Jakarta tidak berjalan mulus. Sebelum memutuskan berangkat ke Jakarta, warga Pati telah lebih dulu menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2026 untuk mendesak DPRD mengusulkan pengesahan RUU Perampasan Aset ke pusat. Namun, tuntutan mereka disebut tidak membuahkan hasil.
Sejumlah kontroversi menyertai kedatangan AMPB ke Jakarta:
Pemblokiran Rekening: Salah satu aktivis AMPB, Supriyono alias Botok, mengklaim rekening Bank Mandirinya diblokir dengan saldo Rp80,9 juta, yang disebutnya sebagai uang pribadi dan donasi untuk kebutuhan demonstran. Pihak Bank Mandiri mengakui pemblokiran atas “permintaan penegak hukum”. Polisi menyebutnya sebagai “penundaan transaksi”. Rekening tersebut kemudian diaktifkan kembali setelah mediasi dengan Komisi III DPR .
Akun Media Sosial dan Teror: Botok juga mengaku akun TikTok dan WhatsApp pribadinya tidak dapat diakses. Beredar kabar bus rombongan AMPB dilempari batu hingga kaca depan pecah di Tol Karawang. Sopir bus lainnya juga disebut mendapat teror dan diminta tidak mengantar warga Pati ke Jakarta.
Penyekatan: Beberapa bus yang membawa massa AMPB dihalau masuk Jakarta, dan sebagian rombongan tidak terangkut bus menuju ibu kota.
Terlepas dari berbagai kendala tersebut, AMPB membantah isu pembatalan aksi yang beredar melalui selebaran hoaks dan memastikan aksi tetap digelar pada 27 Agustus.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah dan aparat keamanan akan mengawal jalannya aksi. “Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus. Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin taut masuk yang justru akan bisa mengaburkan bahkan bisa menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan,” katanya .
Djamari juga menepis adanya penyekatan terhadap massa yang akan menyampaikan aspirasi. “Penyekatan tuh enggak ada ya, usaha penyekatan orang menyampaikan aspirasi, kok disekat. Enggak. Enggak ada, silakan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (27/8/2026) . Namun, ia mengakui ada beberapa orang yang telah diperiksa dan ditahan sementara karena diduga sebagai perusuh.
Di sisi lain, rencana aksi AMPB juga mendapat penolakan dari sejumlah kelompok. Muhammad Amri Akbar yang mengklaim sebagai pimpinan KAMMI secara tegas menolak demonstrasi AMPB dengan dalih “demi menjaga kondusivitas”. Bamus Betawi juga mewanti-wanti agar demo berlangsung tertib .
Sebanyak 18.504 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat . Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis.
Pantauan di lokasi menunjukkan kendaraan taktis (rantis) lapis baja Pindad Komodo 4×4 milik Brimob disiagakan di sekitar kompleks parlemen . Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup sementara Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR RI. Kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda dan kawasan Patal Senayan.
(*/fvs)
