New York ElrolumNews — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengecam keras serangan udara yang dilakukan militer Myanmar di dekat sebuah pasar di Kota Kalchau, Negara Bagian Rakhine. Serangan yang terjadi pada 28 September 2026 itu dilaporkan menewaskan 50 orang dan melukai hampir 60 lainnya.
Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa Sekjen PBB sangat prihatin dengan serangan yang menyasar warga sipil tersebut.
“Sekretaris Jenderal mengecam keras serangan udara yang menewaskan dan melukai warga sipil. Ia menyerukan agar kekerasan dihentikan dan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban,” ujar Dujarric dalam konferensi pers di Markas Besar PBB, New York, Selasa (29/9/2026).
Serangan udara tersebut menghantam area dekat pasar di Kota Kalchau, tempat warga sipil berkumpul untuk beraktivitas. Menurut laporan dari lapangan, banyak korban adalah perempuan dan anak-anak.
Hingga berita ini diturunkan, militer Myanmar belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. PBB mendesak agar akses kemanusiaan ke wilayah terdampak segera dibuka.
Dalam kesempatan yang sama, Guterres juga menyoroti laporan pemulangan sekitar 1.500 pengungsi Rohingya oleh otoritas Malaysia. Menurutnya, pemulangan tersebut melanggar hukum kebiasaan internasional, terutama prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian pengungsi ke negara yang membahayakan keselamatan mereka.
“Kami prihatin dengan laporan pemulangan pengungsi Rohingya dari Malaysia. Ini melanggar hukum internasional dan membahayakan keselamatan mereka,” tegas Dujarric.
Organisasi hak asasi manusia internasional, Amnesty International, menyerukan penyelidikan independen terhadap serangan udara Myanmar. Mereka menilai serangan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.
“Kami menyerukan agar dunia internasional bertindak tegas terhadap junta militer Myanmar. Tidak ada tempat bagi serangan terhadap warga sipil,” ujar perwakilan Amnesty International.
Konflik di Myanmar telah berlangsung sejak kudeta militer pada Februari 2021. Sejak saat itu, ribuan warga sipil tewas dan jutaan lainnya mengungsi. PBB terus mendesak agar semua pihak menghentikan kekerasan dan memulai dialog damai.
ant/reuters/ap
