Jakarta, ElrolumNews – Gelombang demonstrasi mahasiswa mewarnai ibu kota pada Senin (15/6/2026). Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penolakan kenaikan harga BBM .
Aksi berlangsung di dua titik utama: kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka, dan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan. Massa aksi dari Universitas Bung Karno (UBK) berkumpul di Jalan Medan Merdeka dekat BSI Tower, sementara mahasiswa dari Universitas Trilogi dan Universitas Paramadina memilih berdemo di depan DPR dengan membawa karangan bunga bertuliskan “Selamat atas Kegagalan Rezim Prabowo Gibran” dan “Selamat atas Gagalnya Kinerja DPR RI” .
Perwakilan mahasiswa dari UBK, Arya, menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah :
Hentikan sementara dan evaluasi total program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) – Mahasiswa menilai kedua program ini boros anggaran dan tidak tepat sasaran
Tinjau ulang dan cabut pasal bermasalah dalam revisi UU Polri – Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi mengancam HAM dan kebebasan sipil
Tolak keterlibatan TNI dan Polri di ranah sipil – Bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 dan supremasi sipil
Stabilkan nilai tukar rupiah dan lindungi daya beli masyarakat – Pemerintah, BI, dan Kemenkeu diminta mengambil langkah konkret
Batalkan kebijakan kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok – Dinilai semakin membebani rakyat
Kembalikan prioritas anggaran ke sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar – Sesuai amanat konstitusi
Koordinator aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi, memberikan tenggat waktu 5 x 24 jam kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa .
“Tentunya sebagaimana untuk memantik rasa kerja dari pemerintah hari ini,” ujar Abdi dalam program Sapa Indonesia Malam KompasTV, Selasa (16/6/2026) .
Ia menegaskan bahwa jika aspirasi tidak direalisasikan, mahasiswa akan melakukan “aksi berjilid-jilid” berikutnya .
Dalam perkembangan menarik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru menemui 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden pada Senin sore (15/6/2026) . Pertemuan berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB setelah massa aksi bergerak dari lokasi demo menuju Istana Wapres .
“Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” ujar Gibran dalam pertemuan yang diunggah di Instagram resmi Setwapres .
Ia berjanji akan menyampaikan langsung masukan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. “Saya sadar bahwa masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, dan ini yang harus kita perbaiki bersama,” katanya .
Pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyatakan bahwa apa yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan .
Menanggapi tuntutan penghentian MBG, Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka meminta publik memberi kesempatan kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk memperbaiki tata kelola program .
“Saat ini berbagai upaya untuk memperbaiki program MBG ini sudah terus dilakukan, termasuk sekarang ini sudah ada Ketua BGN yang baru, Wakil Ketua BGN yang baru,” ujarnya di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (16/6/2026) .
Di sisi lain, muncul perbedaan sikap di kalangan mahasiswa. Aliansi yang menamai diri BEM Bersatu justru menyatakan menolak gerakan mahasiswa yang diduga “ditunggangi kepentingan politik praktis” .
Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026), menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini “mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan” .
“Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” imbuhnya .
BEM Bersatu juga menyinggung dugaan keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan mahasiswa, termasuk mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.
(*dbs)
