Ekonomi Makro & Kebijakan, ELrolumNews – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan APBN 2026 dengan total belanja negara sebesar Rp3.068 triliun, naik 8,2% dari APBN 2025. Anggaran ini dirancang untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,2–5,5% sambil menjaga defisit tetap aman.
Berikut rincian lengkap asumsi ekonomi, defisit, dan prioritas belanja APBN 2026:
Asumsi Ekonomi Makro 2026
Pemerintah menggunakan asumsi berikut dalam menyusun APBN:
Pertumbuhan ekonomi: 5,2–5,5%
Inflasi: 3,0–4,0%
Nilai tukar: Rp15.500/USD
Harga minyak mentah: USD 85/barrel
Lifting minyak: 680.000 barel/hari
Suku bunga SPN 3 bulan: 5,8%
“Ini asumsi realistis dengan buffer untuk antisipasi guncangan eksternal,” kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan dalam pidato RAPBN di DPR.
Pendapatan Negara
Total pendapatan negara diproyeksikan Rp2.548 triliun, terdiri dari:
Penerimaan pajak: Rp2.105 triliun (82,6%)
Penerimaan bukan pajak: Rp443 triliun (17,4%)
Target tax ratio 2026 naik jadi 11,2% dari 10,8% di 2025, didorong intensifikasi pajak digital dan properti.
Belanja Negara
Total belanja negara Rp3.068 triliun, dengan rincian:
Belanja pemerintah pusat: Rp2.145 triliun (70%)
Transfer ke daerah: Rp923 triliun (30%)
Prioritas Belanja 2026:
Infrastruktur: Rp485 triliun (IKN, jalan, pelabuhan)
Subsidi energi: Rp312 triliun (BBM, listrik, LPG)
Pendidikan: Rp612 triliun (20% dari APBN, amanat konstitusi)
Kesehatan: Rp198 triliun (BPJS, fasilitas kesehatan)
Perlindungan sosial: Rp458 triliun (PKH, Kartu Prakerja, beras sejahtera)
Defisit Anggaran
Defisit APBN 2026 diproyeksikan 2,8% dari PDB, turun dari 2,95% di 2025. “Ini menunjukkan konsolidasi fiskal terus berlanjut,” tegas Sri Mulyani.
Pendanaan defisit berasal dari:
Surat Berharga Negara (SBN): 85%
Pinjaman luar negeri: 15%
Utang pemerintah terhadap PDB tetap di bawah 40%, masih jauh dari batas aman 60%.
Analisis Ekonom
Menurut Prof. Dr. Chatib Basri, mantan Menkeu, “APBN 2026 cukup prudent dengan defisit turun dan fokus pada belanja produktif. Tantangannya adalah realisasi infrastruktur dan efektivitas subsidi.”
Kekuatan APBN 2026:
✅ Defisit menurun (konsolidasi fiskal)
✅ Belanja infrastruktur tinggi (dukung pertumbuhan)
✅ Subsidi tetap ada (jaga daya beli)
Kelemahan APBN 2026:
❌ Ketergantungan pada harga komoditas (jika turun, pendapatan terganggu)
❌ Realisasi infrastruktur sering terlambat (birokrasi)
❌ Subsidi energi masih besar (bisa dialihkan ke infrastruktur sosial)
Dampak terhadap Bisnis & Investor
Konstruksi & material –受益于 belanja infrastruktur (wika, wski, smgr)
Konsumsi – Subsidi dan bansos jaga daya beli (icbp, unvr, indo)
Perbankan – SBN issuance tinggi, NIM stabil (bbri, bmri, bbca)
Proyeksi APBN 2027
Pemerintah targetkan defisit turun lagi ke 2,5% di 2027 dengan tax ratio 11,5%. “Konsolidasi fiskal akan terus berlanjut tanpa mengorbankan pertumbuhan,” tutup Sri Mulyani.
APBN 2026 adalah anggaran yang seimbang antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal. Pelaku bisnis dan investor bisa manfaatkan peluang dari belanja infrastruktur dan konsumsi yang terjaga.
(fvs)
