Jakarta, ElrolumNews – Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Papua Tengah. Seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau tewas bersama bayi yang dikandungnya akibat terkena tembakan saat berada di dalam rumahnya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada Kamis (2/7) malam .
Insiden terjadi di tengah kontak tembak antara aparat Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM. Korban yang sedang hamil 7-8 bulan itu terkena peluru dan sempat dilarikan ke rumah sakit untuk operasi darurat, namun nyawa ibu dan anaknya tidak tertolong .
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak dilakukannya investigasi independen, transparan, dan imparsial atas kasus ini. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (5/7), mengatakan aparat penegak hukum harus turun langsung ke Distrik Sugapa melakukan pemeriksaan forensik lokasi dan wawancara saksi demi tegaknya keadilan bagi korban dan keluarga .
“Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM menyatakan sikap dan merekomendasikan sebagai berikut, mendesak investigasi yang independen, transparan, dan imparsial, tidak semata mengandalkan klaim sepihak dari salah satu pihak yang terlibat kontak senjata,” ucap Anis .
Komnas HAM mengutuk tragedi tersebut dan menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak paling mendasar yang tidak dapat dikurangi, bahkan dalam situasi darurat ataupun konflik bersenjata sekalipun .
“Kematian warga sipil akibat operasi keamanan atau kontak senjata merupakan pelanggaran atas hak ini yang wajib diusut,” katanya .
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah membuka pintu bagi Komnas HAM untuk melakukan investigasi atas kasus ini .
“Di samping melakukan penyelidikan dan penyidikan internal pemerintah, TNI khususnya, maka pemerintah juga memberikan kesempatan dan mempersilakan kepada Komnas HAM juga untuk melakukan satu penyelidikan atas kasus ini,” ujar Yusril di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (6/7) .
Yusril menekankan investigasi harus dilakukan secara adil dan berimbang mengingat konflik di Papua melibatkan kelompok bersenjata yang berhadapan dengan aparat keamanan. Ia juga menyiratkan bahwa pelaku penembakan bisa berasal dari kelompok bersenjata, tetapi juga mungkin dari aparat keamanan .
Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menilai tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil di wilayah konflik .
“Tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil, khususnya perempuan dan anak, yang berada di wilayah konflik,” ujarnya .
Mafirion mendorong pemerintah mengusut tuntas kasus ini melalui investigasi independen dan memastikan adanya pertanggungjawaban hukum . Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR lainnya, Yanuar Arif Wibowo, mendorong pendekatan dialogis untuk menyelesaikan masalah di Papua agar kekerasan tidak terus memakan korban sipil .
Selain mendesak investigasi, Komnas HAM juga meminta akses tanpa hambatan untuk melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian, menemui korban dan keluarganya, serta memperoleh dokumen terkait . Komnas HAM juga mendesak penghentian segera kontak senjata di kawasan pemukiman dan mendorong evaluasi menyeluruh atas pendekatan keamanan di Papua .
“Tanpa proses hukum yang transparan dan berujung pada pertanggungjawaban yang jelas, situasi ini berisiko melanggengkan pola impunitas yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara maupun proses penyelesaian konflik itu sendiri,” tegas Anis.
(*/fvs)
