Prabowo Setuju Pendidikan Negeri Gratis, Anggaran Bisa dari Uang Korupsi!

Jakarta, Elrolumnews — Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Hal ini disampaikan Presiden dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

“Kalau saya setuju-setuju saja. Pendidikan negeri gratis itu bagus untuk rakyat,” ujar Prabowo.

Presiden menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana pendidikan negeri gratis tersebut. Rapat ini akan melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Keuangan.

“Kita akan rapatkan dulu. Kita lihat anggarannya, kita lihat kemampuan negara,” jelasnya.

Menariknya, Presiden menyebut bahwa anggaran untuk pendidikan negeri gratis bisa berasal dari uang hasil korupsi yang dikembalikan ke kas negara. Menurutnya, uang hasil korupsi yang telah disita negara jumlahnya cukup besar untuk membiayai program-program prioritas.

“Uang korupsi itu kalau dikembalikan ke negara, cukup untuk membiayai pendidikan. Kita harus pastikan uang rakyat kembali ke rakyat,” tegas Prabowo.

Rencana pendidikan negeri gratis ini mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak yang berharap program ini dapat segera terealisasi untuk meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Namun, beberapa pengamat menilai bahwa implementasi pendidikan negeri gratis membutuhkan perencanaan yang matang dan anggaran yang sangat besar. Mereka mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

Presiden Prabowo berjanji akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas detail teknis dan anggaran program ini. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan DPR RI untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

(fvs)

Share:

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

More like this

ilustrasi - Pemerintah percepat digitalisasi layanan pertanahan, target 5 juta sertifikat elektronik

Pemerintah Percepat Digitalisasi Layanan Pertanahan, Targetkan 5 Juta Sertifikat...

Jakarta, ELrolumnews — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat program digitalisasi layanan pertanahan. Menteri...
Ilustrasi - DPR bahas RUU Pemilu dan ambang batas parlemen 4-5 persen

RUU Pemilu dan Ambang Batas Parlemen: DPR Targetkan Rampung...

Jakarta, Elrolumnews — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
Prabowo ungkap 95 korporasi terindikasi langgar karhutla, izin terancam dicabut

Prabowo Ungkap 95 Korporasi Terindikasi Langgar Karhutla, Izin Usaha...

Jakarta, Elrolumnews — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung...

More

Popular

Read More