JAKARTA, ElrolumNews — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem informasi. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 3 November 2026.
Tiga tersangka tersebut adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Kabareskrim menyebut ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan proses penanganan perkara. “Berdasarkan hasil penyelidikan dan proses penanganan perkara, penyidik menetapkan tiga orang tersangka. Inisialnya LSP, ASN, dan EH, satu orang lagi masih menjadi saksi,” ujar Asep.
Selain tiga tersangka, penyidik juga memeriksa satu orang saksi berinisial SU, yang disebut sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri yang saat ini bertugas di luar struktur.
Menurut paparan Kabareskrim, dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
“Nomor-nomor itu disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya prosedur penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku,” kata Asep.
Pihak-pihak yang menjadi target penyadapan disebut sangat luas. Selain Presiden Republik Indonesia, penyadapan juga menyasar pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sejumlah pengusaha.
Persoalan semakin berat ketika pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS. Menurut penyidik, langkah tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak.
Kasus ini terungkap bermula dari laporan seorang anggota polisi yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut pada 30 Oktober 2026. Berangkat dari laporan itu, Bareskrim melakukan penyelidikan dengan memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli.
Dari rangkaian pemeriksaan, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik. Sebanyak 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk diamankan untuk kepentingan penyidikan.
Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penyadapan transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana maksimal enam hingga tujuh tahun.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang penghapusan atau penyembunyian informasi elektronik secara melawan hukum, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Penyidik menegaskan tidak menerapkan pasal makar dalam perkara ini.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri. “Terhadap tersangka, kita tahan di Rutan Mabes Polri,” kata Asep.
Kabareskrim juga menyatakan bahwa penyidikan masih berada pada tahap awal. “Ini adalah proses awal. Enggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam menjelaskan dan membongkar semua,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, langkah penetapan tersangka merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dipercayakan kepada aparat penegak hukum. Komisi III juga mengingatkan agar seluruh rangkaian proses berjalan secara profesional, objektif, dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Listyo Sigit Prabowo maupun kuasa hukumnya terkait penetapan status tersangka.
Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon pada 5 Mei 1969 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014 hingga 2016, Kapolda Banten, Kabareskrim Polri, dan akhirnya diangkat sebagai Kapolri pada Januari 2021.
Setelah lebih dari lima tahun memimpin Polri, ia dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Pada hari yang sama, Komjen Pol Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri baru.
Sumber: BBC News Indonesia, Kompas.id, Kompas.com, detikNews, CNN Indonesia, ANTARA, iNews.ID, Tribunnews




