Jakarta, ElrolumNews — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Niat itu disampaikan dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa pagi, 10 November 2026, yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan. Menurutnya, Gibran menyatakan niat mundur menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo.
Prasetyo secara tegas membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak atau menahan niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran ke Bapak Wakil Presiden,” kata Prasetyo.
Salah satu saran Presiden adalah agar Gibran terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan, untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki. Tentunya Bapak Presiden menghormati, dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara,” ujar Prasetyo.
Hingga saat ini, Gibran belum resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Prasetyo menegaskan bahwa Gibran masih menjabat.
“Tadi sudah dijelaskan di dalam beliau masih menjabat,” ujar Prasetyo.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga memastikan belum ada kekosongan jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis mengakhiri masa jabatan Gibran.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril.
Yusril menjelaskan bahwa apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, harus ada pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR kemudian akan memberitahukan kekosongan jabatan kepada Presiden dan meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih dalam sidang MPR.
Niat pengunduran diri Gibran muncul setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Sementara itu, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Yusril menilai putusan Mahkamah Agung perlu dicermati karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.
“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” ujar Yusril.
Prasetyo menyatakan bahwa keputusan mengenai niat pengunduran diri tersebut dikembalikan kepada Gibran sendiri.
“Kalau niatan itu kan, kita kembalikan kepada beliau ya,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun kuasa hukumnya mengenai keputusan akhir apakah akan melanjutkan pengunduran diri atau tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.




