Bogor, ElrolumNews — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026. Pertemuan lintas generasi kepemimpinan Polri itu berlangsung di tengah bergulirnya penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Berdasarkan video yang dirilis Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut langsung kedatangan para mantan Kapolri yang mengenakan batik. Mereka diperkenalkan kepada Presiden oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Mantan Kapolri periode 2019–2021, Idham Azis, tidak tercatat dalam daftar peserta yang hadir.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa isu penyadapan ilegal turut disinggung dalam pertemuan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa persoalan itu bukan pokok bahasan.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Menurut Dasco, penyadapan hanya menjadi salah satu bagian kecil dari pembahasan yang lebih luas. “Sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden,” ujarnya.
Dasco mengaku tidak mengetahui secara rinci apakah Presiden memberikan instruksi khusus terkait kasus tersebut, karena ia tidak hadir langsung dalam pertemuan tertutup itu.
Dasco menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan adalah silaturahmi serta pemaparan visi dan misi pemerintah. Presiden menyampaikan arah pembangunan Indonesia ke depan dan upaya menggerakkan roda perekonomian nasional.
“Selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin,” kata Dasco.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai mantan Kapolri periode 2016–2019, menambahkan bahwa Presiden juga menyinggung soal kebocoran keuangan negara dalam pertemuan tersebut.
“Inti pembicaraannya adalah Pak Presiden menjelaskan tentang situasi kebocoran negara dan isu-isu strategis lainnya,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Tito menyatakan bahwa Persatuan Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, terutama dalam mencegah kebocoran keuangan negara.
Pertemuan di Hambalang berlangsung saat Bareskrim Polri masih mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin, dan penghapusan data elektronik pada sistem Lawful Interception Management System sepanjang 2025 hingga 2026. Kasus ini menyeret Listyo Sigit Prabowo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri.
Listyo juga telah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan melalui Keputusan Presiden yang ditandatangani Prabowo pada 4 November 2026. Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas KSP.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai apakah pertemuan tersebut menghasilkan arahan spesifik terkait penanganan kasus penyadapan.




