Jakarta, ElrolumNews — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penyerahan berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.17 WIB dengan mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Ia membawa map putih dan langsung menuju lantai 7 Gedung Nusantara III, tempat ruang kerja Ketua MPR. Ia hanya melambaikan tangan kepada awak media tanpa memberikan pernyataan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut usai pertemuan.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Sebelum menuju Senayan, Gibran lebih dulu bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka sekitar pukul 10.19 WIB. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Ia keluar dari istana sekitar pukul 10.47 WIB dan langsung menuju Kompleks Parlemen.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri, MPR kini memasuki tahapan konstitusional yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam waktu paling lama 60 hari, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru.
Mekanismenya, Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. MPR kemudian membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas persyaratan kedua calon.
Seluruh anggota MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, kemudian melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR, dan dilantik dalam sidang paripurna.
Pengunduran diri Gibran terjadi hanya sehari setelah DPR secara resmi menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) dari 120 anggota lintas fraksi. Usulan itu dinilai telah memenuhi syarat minimal 25 anggota.
Rincian per fraksi: PDIP 14 anggota, Golkar 11, Gerindra 11, NasDem 19, PKB 18, PKS 28, PAN 1, dan Demokrat 18.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan HMP akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis, 12 November 2026. Namun dengan pengunduran diri Gibran, proses HMP di DPR otomatis gugur, dan MPR langsung beralih ke mekanisme pengisian kekosongan jabatan.
Niat pengunduran diri Gibran bermula dari dinamika hukum terkait keabsahan administrasi pendidikannya. Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara PHPU menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA untuk pencalonan Wakil Presiden.
Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi dengan putusan Nomor 742 K/TUN/2026, yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah atas nama Gibran. Putusan itu menyatakan surat keterangan yang menjadi syarat administrasi pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak sah secara hukum.




