Jakarta, Elrolumnews — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Laporan tersebut diterima Presiden dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kapolri melaporkan kepada saya bahwa ada 95 korporasi yang terindikasi melanggar dalam kasus karhutla ini. Saya minta diusut tuntas,” ujar Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Jika bukti pelanggaran telah kuat, izin usaha perusahaan tersebut akan dicabut.
“Kalau terbukti, izinnya kita cabut. Tidak ada kompromi. Karhutla ini sudah merugikan rakyat banyak, merusak lingkungan, dan mengganggu kesehatan,” tegasnya.
Prabowo juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu menindak perusahaan yang melanggar. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan.
“Kita tidak boleh pandang bulu. Siapa pun yang bersalah harus diproses. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat,” jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, hingga September 2026, luas lahan terbakar di Indonesia mencapai lebih dari 285.000 hektare. Sebanyak 26 perusahaan telah dibekukan izinnya, 18 perusahaan mendapat sanksi administratif, dan 42 entitas dicabut izinnya.
Pemerintah terus mengerahkan sumber daya untuk pemadaman dan pencegahan karhutla, termasuk bantuan dari Jepang melalui helikopter CH-47 Chinook.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari korporasi yang terindikasi melanggar. Namun, pemerintah memastikan akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(fvs)
