Jakarta, ELrolumNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, pada Senin (21/9/2026). Operasi ini merupakan OTT ke-21 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. “Benar, sedang ada kegiatan di lapangan,” ujar Setyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penindakan mengamankan total 14 orang dari tiga wilayah berbeda. Lima orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolmut Sirajudin Lasena. Delapan orang lainnya diamankan di wilayah Sulawesi Utara, termasuk di Kabupaten Bolmut, dan satu orang diamankan di Gorontalo.
“Lima orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara. Kemudian delapan orang diamankan di wilayah Sulawesi Utara, dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Gorontalo,” jelas Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Para pihak yang diamankan terdiri dari kepala dinas, aparatur sipil negara (ASN), dan pihak swasta.
Budi mengungkapkan bahwa OTT ini terkait dengan dugaan korupsi pada proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Salah satu proyek yang diduga terkait adalah pembangunan infrastruktur jalan.
“Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut. Untuk proyeknya di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUTR,” ujar Budi.
KPK menduga terdapat penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Bolmut. Namun, KPK belum merinci seluruh proyek yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah.
“Tim mengamankan barang bukti, di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah,” kata Budi.
Uang tersebut disita dari sejumlah pihak di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Sebagian diamankan di Jakarta beserta pihak-pihak yang diamankan, sementara sejumlah uang lain diamankan di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Setelah OTT, KPK juga melakukan penyegelan dan penggeledahan di sejumlah ruang kerja kepala dinas di lingkungan Pemkab Bolmut. Sedikitnya tiga ruang kerja perangkat daerah dipasangi segel atau KPK Line. Ruangan tersebut berada di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Dinas Pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merespons OTT tersebut dengan menyatakan masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Inspektur Daerah Kabupaten Bolmut, Khristanto Nani, menyatakan pihaknya menghormati asas praduga tak bersalah.
“Kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK. OTT masih simpang siur karena kejadiannya di Jakarta, sementara saya posisinya di daerah. Jadi tidak elegan lah kami dari inspektorat mengeluarkan pernyataan melebihi instansi yang lebih berwenang,” ujar Khristanto dalam keterangannya di Manado, Senin (21/9/2026).
Hingga berita ini diturunkan, para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Lima orang yang diamankan di Jakarta saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, sementara pihak-pihak yang ditangkap di Sulawesi Utara dan Gorontalo masih menjalani permintaan keterangan awal di kepolisian setempat.
KPK dijadwalkan menggelar ekspos perkara pada Senin malam untuk merumuskan konstruksi perkara secara utuh. Rincian kronologi penangkapan dan peran spesifik para tersangka akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers.
(fvs)
