Jakarta, ElrolumNews – Dua langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengelola keuangan negara menjadi sorotan media internasional Bloomberg pada awal pekan ini. Pertama, kesuksesan penerbitan obligasi global perdana Danantara (Danantara Bonds) yang menarik minat investor asing. Kedua, keputusan pemerintah menempatkan dana hingga Rp400 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendorong pertumbuhan kredit .
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sukses menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar AS senilai 1,5 miliar dolar AS (sekitar Rp24 triliun) . Obligasi ini terdiri dari tenor 5 tahun dan 10 tahun, melebihi target awal yang hanya 1 miliar dolar AS. Keberhasilan ini terjadi di tengah kondisi pasar yang sedang bergejolak akibat pelemahan rupiah yang sempat menyentuh rekor terendah .
CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan, pihaknya bertemu dengan 122 investor di London, New York, dan Hong Kong dalam masa penawaran (roadshow) . Bahkan, minat investor terhadap tenor yang lebih panjang, yaitu 30 tahun, juga sangat tinggi sehingga Danantara sedang menjajaki penerbitan obligasi dengan tenor tersebut .
Obligasi ini diterbitkan melalui Danantara Investment Management (DIM) , anak usaha Danantara. S&P Global Ratings memberikan peringkat BBB untuk DIM, setara dengan peringkat surat utang pemerintah Indonesia, dengan alasan keyakinan “hampir pasti” pemerintah akan memberikan dukungan jika dibutuhkan . Meskipun demikian, dalam prospektus obligasi, Danantara menyatakan bahwa pemerintah tidak memberikan jaminan atas obligasi yang diterbitkan .
Meskipun pasar merespons positif, Bloomberg menyoroti adanya klausul dalam undang-undang sektor keuangan baru yang melindungi pembelian obligasi Danantara dari pemeriksaan tertentu . Langkah ini dinilai berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang transparansi menjelang tinjauan MSCI pada November dan keputusan S&P Global Ratings pada akhir Juli. Sebelumnya, Fitch Ratings dan Moody’s telah merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif, dengan alasan ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran tata kelola .
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penambahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank Himbara menjadi total Rp400 triliun . Langkah ini diambil setelah sebelumnya dana tersebut sempat ditarik secara bertahap hingga menyisakan sekitar Rp170 triliun, menyebabkan likuiditas perbankan mulai mengetat .
“Di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara. Bahkan saya tambah. 400 jadinya. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden. Dia ingin ekonomi jalan,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026) .
Pemerintah membagi penempatan dana Rp400 triliun tersebut ke dalam tiga skema:
Rp200 triliun ditempatkan untuk jangka panjang hingga akhir tahun
Rp100 triliun untuk jangka menengah (3–4 bulan)
Rp100 triliun bersifat fleksibel untuk mendukung likuiditas harian
Dengan jaminan likuiditas yang melimpah, pemerintah menargetkan pertumbuhan kredit perbankan nasional dapat kembali dipacu hingga menyentuh angka 14-15 persen pada tahun ini, dari posisi Mei 2026 yang tercatat 11,51 persen .
Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai tambahan dana tersebut akan menjadi bantalan likuiditas yang cukup kuat bagi Himbara di tengah kenaikan BI Rate yang mendorong naiknya biaya dana (cost of fund) dan memperketat likuiditas perbankan. Namun, ia mengingatkan kebijakan ini hanya solusi jangka pendek dan belum tentu langsung mendorong pertumbuhan kredit apabila permintaan pembiayaan dari sektor riil masih lemah .
“Jika berlangsung terlalu lama, kondisi ini berpotensi mengurangi disiplin pasar dan menciptakan level playing field yang kurang seimbang di industri perbankan,” ujar Rizal.
(*/ant)
