Jakarta, ElrolumNews – Pemerintah resmi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp40 triliun, sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan penguatan disiplin fiskal . Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyatakan dukungannya terhadap pemotongan yang lebih besar .
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang melaporkan usulan efisiensi tersebut dalam pertemuan dengan Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026) sore . Purbaya menyatakan, “Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Tapi biar programnya jalan” .
Dari pagu awal Rp268 triliun, anggaran MBG dipangkas sekitar Rp39,62 triliun, terdiri dari:
Penajaman anggaran: Rp38,25 triliun
Pemblokiran tambahan: Rp1,37 triliun
Sisa anggaran yang dapat digunakan BGN saat ini adalah Rp228,38 triliun . Angka ini masih berpotensi berkurang seiring proses refocusing penerima manfaat .
Komisi IX DPR menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan BGN :
| No | Langkah Efisiensi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Evaluasi Penerima Manfaat | Opsi tidak memberikan MBG kepada seluruh siswa SMA/sederajat |
| 2 | Kurangi Frekuensi | 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan |
| 3 | Evaluasi Insentif SPPG | Insentif Rp6 juta per hari disesuaikan berdasarkan jumlah penerima |
| 4 | Klasterisasi SPPG | Insentif tidak lagi sama rata, berdasarkan kapasitas dan kinerja |
Selain itu, BGN juga mengevaluasi komponen biaya operasional yang sebelumnya dianggap tidak efisien, termasuk insentif dapur yang selama ini diberikan secara rata sebesar Rp6 juta per hari . Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, anggaran bahan baku makanan tetap Rp8.000–Rp10.000 per porsi, sementara sisanya dialokasikan untuk operasional dan insentif .
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemangkasan Rp40 triliun tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan defisit APBN . Efisiensi ini hanya setara sekitar 0,15% terhadap PDB dan lebih bersifat simbolik sebagai sinyal penguatan disiplin fiskal .
Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda bahkan menilai pemerintah perlu memangkas anggaran MBG hingga Rp150 triliun agar defisit APBN tetap sehat. Dengan perhitungan anggaran Rp286 triliun untuk target penuh 80 juta penerima manfaat, defisit berpotensi melebar hingga 3,34% PDB .
Dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Purbaya juga menyoroti kesulitan pengawasan anggaran di daerah. Kementerian Keuangan akan turun langsung memonitor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala . “Saya bilang, kalau begitu yang mengawasi daerah-daerah biar saja Kementerian Keuangan,” ujar Purbaya .
(*/dbs)
