Jakarta, ElrolumNews — Pemerintah Indonesia terus menggenjot program peningkatan kualitas pendidikan nasional. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menyebut sejumlah program pendidikan dijalankan pemerintah pada 2026. Program itu mencakup revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, digitalisasi pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan .
“Pemerintah telah menetapkan target revitalisasi pada tahun 2026 dengan jumlah 80.282 sekolah. Baik di bawah Kemendikdasmen maupun Kemenag, dulu tahun 2025 sekitar 60 ribu, sekarang ditambah menjadi 80 ribuan,” kata Ojat saat berbincang dengan PRO 3 RRI .
Ojat menyampaikan bahwa pemerintah telah mendata sekitar 190 ribu anak yang belum bisa bersekolah. Data anak-anak tersebut diperoleh dari berbagai daerah sebagai dasar upaya agar mereka bisa kembali mendapatkan akses pendidikan . Beberapa faktor yang membuat anak tidak bersekolah antara lain keadaan ekonomi, jarak perjalanan, budaya, dan keterbatasan infrastruktur. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian membangun Sekolah Rakyat dan memberikan dukungan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu .
Ketua Kelompok Riset Asesmen dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, Dr. Syahrul Ramadhan, menilai tantangan pendidikan kini bergeser. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan anak bersekolah, tetapi juga memastikan kualitas pembelajaran mereka .
“Kesesuaian antara pendidikan yang sekarang sedang dilakukan dengan perkembangan zaman di abad ke-21 yang fokus melawan buta aksara. Tapi sekarang, ada literasi baru yang harus ditanamkan ke anak misalnya literasi digital, data, atau kecerdasan artifisial,” ucap Syahrul .
“Anak Indonesia jangan hanya mengonsumsi teknologi, mereka harus kita persiapkan agar mampu memahami, mengkritisi, bahkan menciptakan teknologi. Sehingga lebih relevan dengan kebutuhan di abad ke-21 dan hasil belajar kemudian terserap dan bisa bermanfaat di masyarakat,” ujar Syahrul .
Menurutnya, capaian pembelajaran siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan. Ia merujuk data PISA yang mengindikasikan kemampuan numerasi dan literasi Indonesia masih memiliki posisi rendah dibandingkan rata-rata OECD . Berdasarkan data PISA 2022, Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 81 negara dengan skor 388 pada aspek matematika, masih berada di bawah Thailand (394), Malaysia (409), dan Brunei (442) .
Presiden Prabowo Subianto pun menyoroti hal ini. Saat bertemu dengan 150 periset BRIN di Istana Kepresidenan, Kamis (6/8/2026), Presiden menegaskan bahwa hasil PISA harus diterima sebagai peringatan dan koreksi untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional .
“Kita terima ini sebagai peringatan dan koreksi. Kita cari bagaimana mengatasinya. Kita pernah pada periode 2003–2006 cukup tinggi, kemudian menurun. Ini menurut penilaian mereka, dalam kemampuan membaca, matematika, dan sebagainya,” ujar Presiden .
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan merupakan fondasi utama untuk mendorong lahirnya inovasi, riset, dan berbagai terobosan yang menentukan daya saing Indonesia di masa depan .
“Untuk mencapai tingkat inovasi, terobosan, penemuan-penemuan, paten-paten, dan sebagainya, dasarnya adalah pendidikan. Karena itu saya ingin melakukan investasi yang cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita,” ujar Presiden .
Pemerintah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana sekolah hingga pembangunan sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi . Sekolah unggulan tersebut dirancang menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) sehingga lulusannya memiliki standar pendidikan yang diakui secara internasional dan mampu bersaing untuk melanjutkan studi ke universitas terkemuka dunia . Selain itu, pemerintah akan memperluas kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi terbaik dunia melalui program bersama, kemitraan akademik, maupun skema kerja sama operasi dengan universitas di Indonesia .
(*/fvs)
