Jakarta, ElrolumNews – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirampingkan dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi hanya sekitar 250 perusahaan melalui proses konsolidasi besar-besaran. Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawan yang terdampak.
Target perampingan ini disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (28/6/2026).
“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300,” ujar Prabowo di hadapan para akademisi dan peserta sarasehan.
Presiden kemudian meminta konfirmasi langsung kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan pelat merah.
“Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?” tanya Presiden.
“Ujungnya nanti sekitar 250, Pak,” jawab Dony.
Kendati jumlah perusahaan akan berkurang drastis, Dony Oskaria menegaskan proses perampingan tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Seluruh pegawai akan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony.
Ia menjelaskan, dari sekitar 1.077 perusahaan BUMN yang ada, sekitar 52 persen masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp20 triliun, sehingga konsolidasi menjadi langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi.
Meski demikian, Dony memastikan seluruh tenaga kerja tetap dipertahankan karena biaya pegawai jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperoleh dari restrukturisasi.
“Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” katanya.
Program konsolidasi BUMN diperkirakan menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahun. Penghematan itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi.
Sebagai contoh, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa proses efisiensi pengurangan jumlah BUMN yang sudah berjalan saat ini telah menghasilkan penghematan sekitar Rp4-5 triliun. Anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat BUMN yang memang membutuhkan restrukturisasi, baik dari sisi manajemen maupun permodalan.
(*/dbs)
