London, ElrolumNews – Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diterpa badai politik besar pada Kamis (11/6/2026). Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya melalui surat pedas yang langsung dipublikasikan di akun media sosial X miliknya pada pukul 12.15 waktu setempat.
Healey, yang merupakan sekutu setia Starmer sejak Partai Buruh berkuasa, menyatakan bahwa Rencana Investasi Pertahanan (Defence Investment Plan/DIP) yang diajukan pemerintah “jauh di bawah” dari yang diperlukan untuk menjaga keamanan Inggris di tengah ancaman global yang meningkat pesat .
“Setelah menjelaskan kepada Anda bahwa saya tidak akan bisa menerima kesepakatan DIP yang tidak memberi Angkatan Bersenjata kita sumber daya yang mereka butuhkan, saya sekarang tidak punya pilihan selain mengajukan pengunduran diri,” tulis Healey dalam pernyataannya yang dikutip AFP, Kamis (11/6/2026) .
Dalam surat tersebut, Healey yang juga mantan Menteri Kabinet Bayangan Keuangan itu secara blak-blakan mengkritik Starmer dan Menteri Keuangan Rachel Reeves.
“Sejak Januari, tuntutan terhadap pertahanan telah meningkat lebih jauh. Namun Anda tidak mampu, dan Kementerian Keuangan tidak mau, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan negara untuk mempertahankan diri di saat ancaman meningkat,” tegas Healey .
Healey memperingatkan bahwa tanpa pendanaan yang memadai, personel militer Inggris akan menghadapi risiko lebih tinggi dan negara bisa menjadi “kurang aman” . Ia merasa “dipaksa membuat keputusan yang akan mengurangi kesiapan pasukan kami” .
Tak lama setelah Healey mengundurkan diri, gelombang pengunduran diri melanda Kementerian Pertahanan (MoD). Menteri Angkatan Bersenjata, Al Carns, seorang purnawirawan marinir yang dihormati, menyusul mundur pada Kamis malam.
Carns menyatakan bahwa rencana investasi pertahanan tersebut “tidak cukup transformatif dan tidak cukup didanai” . Ia bahkan secara gamblang menyebutkan bahwa ia tidak bisa membela “tingkat investasi yang saya tahu tidak memadai untuk tugas yang ada” .
Asisten Parlemen Healey, Pamela Nash, juga ikut mundur . Dalam suratnya kepada Starmer, Nash menyebut “penundaan dan kesulitan dalam mendapatkan pendanaan yang diperlukan” merusak kepercayaan publik.
Di balik drama politik ini, pertarungan sesungguhnya adalah soal angka. Rencana Investasi Pertahanan (DIP) adalah cetak biru pendanaan Kementerian Pertahanan untuk 10 tahun ke depan, yang sangat dinanti untuk memodernisasi angkatan bersenjata .
Departemen Pertahanan sebelumnya mengajukan kebutuhan tambahan sebesar £28 miliar (sekitar Rp565 triliun) hingga 2030 untuk mengejar target pengeluaran pertahanan sebesar 3% PDB .
Namun, tawaran yang diberikan Kementerian Keuangan (HM Treasury) hanya £13,5 miliar (sekitar Rp272 triliun) selama empat tahun ke depan—atau secara riil hanya sekitar setengah dari yang diminta . Kantor berita AFP mewartakan bahwa tawaran tersebut bahkan tidak mencantumkan tanggal tercapainya target 3% PDB yang menjadi tuntutan utama Healey .
Sebagai gambaran, Inggris berkomitmen untuk mencapai pengeluaran pertahanan sebesar 2,5% PDB pada tahun 2027 dan bermaksud menaikkannya menjadi 3,5% PDB pada 2035. Healey menginginkan percepatan menjadi 3% pada 2030 .
Menanggapi kekacauan ini, PM Starmer merespons dengan sikap defensif dan menunjuk Dan Jarvis, Menteri Keamanan dan mantan perwira Angkatan Darat, sebagai Menteri Pertahanan baru .
Surat balasan Starmer kepada Healey yang ikut dipublikasikan menunjukkan nada tidak mau kompromi. Ia menyebut peningkatan belanja pertahanan yang ia rencanakan akan “berkelanjutan dan adil” serta menghindari “peminjaman yang tidak bertanggung jawab” .
“Kenaikan belanja yang mendasari rencana ini akan berkelanjutan dan adil. Mereka akan berarti realokasi dana yang signifikan dari seluruh departemen pemerintah,” balas Starmer .
Namun, surat balasan tersebut justru memperlihatkan jurang pemisah antara keinginan militer dan kemampuan fiskal pemerintah.
Pengunduran diri Healey adalah pukulan telak bagi otoritas Starmer yang saat ini sedang goyah. Ini adalah menteri kabinet keenam yang mengundurkan diri dalam sebulan terakhir, menambah panjang daftar krisis yang dihadapi PM sejak kekalahan telak Partai Buruh dalam pemilu daerah Mei lalu .
Krisis ini terjadi tepat sebulan sebelum KTT NATO di Turki pada 7 Juli 2026, di mana Inggris seharusnya datang dengan membawa rencana pendanaan yang matang . Pengamat politik, Prof. Patrick Diamond dari Queen Mary University, menyebut langkah Healey ini “menegaskan bahwa Starmer telah menjadi perdana menteri lumpuh yang bahkan tidak bisa meloloskan keputusannya sendiri di pemerintahannya”.
(*/dbs)
