Jakarta, ElrolumNews – Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) mendesak DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Desakan tersebut disampaikan menyusul rencana pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan digelar pada hari ini, Selasa (9/6/2026) .
“DPR harus menunda mengesahkan revisi UU Polri,” tegas anggota GIAD sekaligus peneliti Formappi Lucius Karus dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026) .
GIAD menyoroti timeline pembahasan RUU Polri yang dinilai tidak masuk akal untuk sebuah regulasi yang mengatur institusi keamanan negara. Perwakilan GIAD, Ray Rangkuti, menyebut rangkaian pembahasan berlangsung sangat cepat sejak ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR pada 20 Mei 2026 .
Fakta yang paling mencolok adalah waktu yang tersedia untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah sangat terbatas. “Praktis hanya berlangsung selama dua hari kerja, yakni pada 5 Juni dan 8 Juni 2026,” ujar Ray .
“Bagaimana mau dibilang serius jika Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diadakan sejak 25 Mei hingga 4 Juni itu nampaknya hanya jadi formalitas belaka dan tak pernah benar-benar dibicarakan sebagai materi pembahasan? Publik benar-benar tidak dianggap dan disingkirkan,” tegas Lucius Karus .
Salah satu kritik paling tajam disampaikan terkait tertutupnya akses publik terhadap dokumen resmi RUU Polri. Sepanjang proses pembahasan, masyarakat sipil dan media massa tidak pernah bisa mengakses naskah RUU Polri maupun Naskah Akademik secara resmi.
“Sosialisasi harus dimulai dengan menyediakan secara resmi dan luas naskah RUU Polri dan Naskah Akademik yang dalam rangkaian proses selama beberapa waktu terakhir ini sama sekali tak dilakukan oleh DPR. Tidak ada draf RUU Polri yang resmi dan tersedia untuk publik,” kritik Lucius .
Padahal, menurut GIAD, prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang tidak cukup hanya dengan mengundang segelintir perwakilan ke rapat dengar pendapat, tetapi membutuhkan keterbukaan akses informasi di setiap tahapan .
Koalisi masyarakat sipil mengingatkan DPR pada gelombang kritik publik yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Saat itu, kemarahan masyarakat dipicu oleh proses legislasi yang dianggap tertutup, terburu-buru, dan mengabaikan aspirasi publik.
“Kala peristiwa itu terjadi, DPR sudah berulangkali menyatakan minta maaf. Dan berjanji untuk memperbaiki diri. Tapi, kenyataannya, pola sebelum Agustus 2025 mulai dilakukan lagi. Apakah tidak cukup peristiwa Agustus 2025 sebagai pelajaran?,” tegas GIAD dalam pernyataannya .
Ray Rangkuti menambahkan bahwa kesan yang muncul adalah arogansi institusional. “Masyarakat dipandang seperti tidak ada. RUU dibahas sekelibat lalu tetiba disahkan,” ujarnya .
Meskipun menuai kritik, DPR dan pemerintah telah merampungkan pembahasan revisi UU Polri. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya di rapat paripurna menyampaikan setidaknya ada delapan pokok perubahan penting dalam RUU ini .
Pertama, penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat. Kedua, penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang modern.
Ketiga, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karier sumber daya manusia. Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, serta penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan .
Kelima, pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri dengan mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur.
Ketujuh, penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedelapan, penguatan fungsi dan kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) .
Tidak hanya GIAD, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) yang beranggotakan KontraS, YLBHI, ICJR, PSHK, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, SAFEnet, ICW, AJI Indonesia, Yayasan Kurawal, PBHI, dan WeSpeakUp.org juga menolak pengesahan RUU Polri .
Wakil Ketua YLBHI, Arif Maulana, menilai pembahasan revisi beleid tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan, dan sarat kepentingan politik kekuasaan .
“Revisi UU Polri yang disusun secara ugal-ugalan ini membuktikan bahwa reformasi kepolisian yang digadang-gadang Presiden Prabowo adalah kebohongan dan omong kosong belaka,” ujar Arif Maulana .
Di tengah kritik tajam, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membela proses pembahasan. Ia menegaskan bahwa rangkaian penyerapan aspirasi publik sudah digulirkan sejak tahap penyusunan draf awal, jauh sebelum rapat kerja Panitia Kerja (Panja) resmi digelar .
Komisi III DPR mengklaim telah menggelar setidaknya 12 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menerima masukan masyarakat terkait UU Polri ini .
Secara akumulatif, pada fase penyusunan awal, DPR telah mengundang sedikitnya 15 orang ahli dari berbagai disiplin ilmu, 6 kelompok masyarakat, serta 3 aliansi kelompok mahasiswa. Pada fase pembahasan, DPR kembali menggelar 12 kali RDPU lanjutan dengan menghadirkan 16 pakar hukum, 2 pakar kesehatan masyarakat, 3 aliansi mahasiswa, dan menerima 124 dokumen masukan tertulis dari berbagai organisasi kemasyarakatan .
“Saya kira meaningful participation dalam penyusunan undang-undang ini sudah sangat kita maksimalkan,” ujar Habiburokhman di hadapan rapat paripurna DPR .
Meskipun diwarnai protes dari koalisi masyarakat sipil, rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tetap mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Seluruh fraksi partai politik menyampaikan persetujuannya .
“Kami akan menanyakan sekali lagi, apakah RUU Polri dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco yang kompak dijawab setuju oleh para legislator .
Dengan pengesahan ini, UU Polri resmi diperbaharui untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade. Habiburokhman menjelaskan bahwa penyusunan RUU Polri telah menerapkan asas partisipasi yang bermakna, termasuk kunjungan ke universitas di 12 provinsi untuk menjaring masukan langsung dari elemen masyarakat sipil dan civitas akademika .
Namun bagi GIAD, ketiadaan draf resmi selama proses pembahasan merupakan bukti nyata bahwa partisipasi publik tidak dijalankan secara sungguh-sungguh. Mereka menilai sikap ini mencederai komitmen reformasi parlemen modern dan justru membangkitkan kembali pola-pola legislasi buruk masa lalu .
“Kami khawatir kualitas RUU Polri tergadai oleh prosedur yang minim partisipasi,” pungkas Lucius Karus .
(*/dbs)
