Jakarta, ElrolumNews – Spekulasi tentang perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle yang menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil Luhut Binsar Pandjaitan, Chatib Basri, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana pada Selasa (9/6/2026) langsung dipatahkan oleh pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan isu pergantian Menteri Keuangan maupun reshuffle kabinet.
“Ya, menurut saya pertemuan tadi adalah pure memberikan masukan soal bagaimana kemudian menambah pertumbuhan ekonomi,” kata Dasco, di Gedung DPR RI, Selasa (9/6/2026).
Ia menambahkan, “Saya tadi sudah konfirmasi, tidak ada kemudian pembicaraan-pembicaraan lain.”
Dasco menjelaskan, berdasarkan konfirmasi yang diterimanya dari pihak Istana, Luhut maupun Chatib Basri menghadap Presiden dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), bukan dalam rangka perombakan kabinet.
Dasco menyebutkan bahwa isu reshuffle yang berkembang selama beberapa hari terakhir tidak bisa dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya.
“Memang 1 hari, 2 hari ini ada isu-isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya. Tapi, tadi saya sudah konfirmasi bahwa pertemuan hari ini adalah murni menerima masukan dari Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Pak Luhut dan Pak Chatib Basri sebagai anggotanya,” ujar Dasco.
Menurutnya, Dewan Ekonomi Nasional memberikan masukan kepada Presiden perihal strategi pertumbuhan ekonomi. Masukan ini menjadi tambahan pertimbangan untuk keperluan pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh Presiden Prabowo.
“Masukan-masukan yang positif ini menurut saya adalah masukan yang berharga bagi Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah menyampaikan pernyataan serupa. Dalam konferensi pers usai rapat koordinasi DPR dan pemerintah di Jakarta, Senin (8/6/2026), Prasetyo dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk merombak kabinet.
“Tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan, berkali-kali sudah kami sampaikan, tidak ada rencana reshuffle,” kata Prasetyo.
Ia bahkan meminta publik untuk tidak mengaitkan isu yang beredar dengan nama-nama tertentu yang disebut-sebut bakal masuk kabinet.
“Mohon maaf, sekali lagi, jangan dikaitkan isu yang beredar atau berkembang nama si A, si B, si C, karena memang tidak ada rencana pergantian,” tegasnya.
Isu perombakan kabinet menguat setelah nama Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Nama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memiliki latar belakang ekonomi kuat juga ikut disebut.
Kedatangan Chatib Basri dan Budi Gunadi ke Istana dalam waktu yang berdekatan semakin memicu spekulasi di kalangan wartawan dan pengamat politik. Apalagi belakangan ini nilai tukar rupiah terus melemah hingga menembus rekor terendah Rp18.261 per dolar AS.
Namun demikian, Dasco memastikan bahwa semua spekulasi tersebut tidak berdasar. Ia mengingatkan bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, namun hingga saat ini tidak ada indikasi akan dilakukan reshuffle.
“Presiden memang punya hak prerogatif. Tapi sampai saat ini informasi yang saya terima, tidak ada rencana ke arah sana,” ujar Dasco.
Dewan Ekonomi Nasional dibentuk untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Chatib Basri ditunjuk sebagai anggota DEN bersama sejumlah ekonom senior lainnya.
Tugas utama DEN adalah mengkaji kebijakan ekonomi makro dan mikro serta memberikan rekomendasi strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Laporan rutin DEN disampaikan setiap bulan atau setiap lima minggu sekali.
“Jadi tidak perlu dibaca sebagai sesuatu yang lain. Ini murni laporan rutin Dewan Ekonomi Nasional,” tegas Dasco.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai bahwa pertemuan Presiden dengan para ekonom senior adalah hal yang wajar di tengah gejolak ekonomi global saat ini.
“Presiden butuh masukan dari para ahli, terutama di bidang ekonomi, untuk mengambil kebijakan yang tepat. Ini bukan sesuatu yang perlu dikaitkan dengan reshuffle,” ujar Ujang.
Ia menambahkan bahwa spekulasi reshuffle sering muncul setiap kali ada pertemuan tertutup di Istana. Namun, masyarakat sebaiknya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa konfirmasi resmi dari Istana.
“Biarlah Istana yang berbicara. Dan Istana sudah berkali-kali bilang tidak ada reshuffle,” imbuhnya.
(*/dbs)
